PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS BATANG TARANG

Jalan Angkasapuri nomor 41, Dusun Melaban Desa Hilir Kecamatan Balai (78563)

Halo Puskesmas : 085349531202 Email : Puskesmasbatara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BATANG TARANG

NOMOR : SK/PKM-BATANG TARANG/ ... /2018

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PUSKESMAS BATANG TARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS BATANG TARANG

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka penyeragaman sistem administrasi perkantoran, perlu di atur Tata Naskah di lingkungan Puskesmas Batang Tarang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada hurup a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Batang Tarang;
Mengingat	:	1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akrediratasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mnadiri Dokter, Dan Tempat Praktek Mandiri Dokter gigi; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; 7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau; 8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau; MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PUSKESMAS BATANG TARANG
KESATU	:	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Puskesmas Batang Tarang di atur sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
KEDUA	:	Bentuk dan susunan naskah dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Batang Tarang

Pada tanggal 1 Maret 2018

Kepala Puskesmas Batang Tarang

HELENA, A.Md.Keb

Penata Tk. I

NIP 19620729 198503 2 007

Lampiran I

Nomor

Tanggal

Tentang

: Keputusan Kepala Puskesmas Batang Tarang

: SK/PKM-BATANG TARANG/ ... / 2018

: 1 Maret 2018

: Tata Naskah Dinas Di Lingkungan

Puskesmas Batang Tarang

A. Pengertian Umum

1. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

2. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.

3. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.

4. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.

5. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.

6. Sampul naskah dinas adalah sampul/alat pembungkus naskah dinas yang mempunyai kop sampul naskah dinas.

7. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.

8. Papan nama SKPD adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat SKPD.

9. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

10. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.

11. Penandatangan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

12. Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan keputusan Kepala SKPD yang bersifat internal.

13. Kesepakatan Bersama adalah naskah dinas yang berbentuk sebuah kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan dalam hubungan kerja.

14. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

15. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.

16. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.

17. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

18. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

19. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.

21. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

22. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

23. Surat keterangan melaksanakan tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.

24. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.

25. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.

26. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.

27. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.

28. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.

29. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.

30. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.

31. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

32. Surat pengantar adalah naskah dinas yang berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.

33. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

34. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atau sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak.

35. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.

36. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwewenang berisi catatan tertentu.

37. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.

38. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.

39. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.

40. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.

41. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.

42. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

B. Penyelenggaraan Naskah Dinas

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut :

1. pengelolaan surat masuk

Pengelolaan surat masuk di Puskesmas Batang Tarang, dilakukan dengan cara:

a. petugas Puskesmas Batang Tarang menindaklanjuti surat yang diterima dengan tahapan;

1) diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola.

2) unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan.

3) surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.

b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.

2. pengelolaan surat keluar

Pengelolaan surat keluar di Puskesmas Batang Tarang dilakukan dengan cara :

a. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha;

b. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf a segera dikirim;

c. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

3. Penggunaan kertas surat

Penggunaan kertas untuk naskah dinas di Puskesmas Batang Tarang adalah seperti berikut :

a. Kertas yang digunakan adalah HVS 80 gram.

b. Ukuran kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah Folio/F4 (215x330mm).

c. Ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165x215mm).

d. Kertas yang digunakan berwarna putih dengan kualitas baik.

e. Penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram, dipergunakan untuk susunan keputusan kepegawaian, sertifikat dan piagam.

4. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran adalah sebagai berikut :

a. Penggunaan huruf dengan jenis Arial dengan ukuran 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

c. Batas tepi pengetikan sebagai berikut :

1) Batas tepi atas 2 cm

2) Batas tepi bawah 2,5 cm

3) Batas tepi kiri 3 cm

4) Batas tepi kanan 2 cm

d. Batas tepi pengetikan bersifat flexibel disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Penulisan nama, penandatangan dan penggunaan tinta untuk naskah dinas

a. Penulisan nama pejabat menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat.

b. Penandatangan naskah dinas dalam bentuk surat dan sususan surat terdiri atas :

1) Kepala Puskesmas, bentuk surat dan susunan surat terdiri atas :

a) surat biasa;

b) surat perintah;

c) perjanjian kerjasama;

d) surat perintah tugas;

e) surat perintah perjalanan dinas;

f) surat kuasa;

g) surat undangan;

h) surat keterangan melaksanakan tugas;

i) surat panggilan;

j) nota dinas;

k) lembar disposisi;

l) telaahan staf;

m) pengumuman;

n) laporan;

o) rekomendasi;

p) berita acara;

q) daftar hadir.

2) Kepala subbagian, bentuk surat dan susunan surat terdiri atas;

a) surat perintah;

b) nota dinas;

c) daftar hadir.

c. Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.

2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.

6. Penggunaan Stempel

a. Stempel yang digunakan adalah stempel UPT berbentuk lingkaran.

b. Stempel UPT dimaksud berisi nama Pemerintah Kabupaten Sanggau, nama Dinas Kesehatan dan nama Puskesmas Batang Tarang.

c. Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

7. Kop Naskah Dinas

Kop naskah dinas Puskesmas Batang Tarang memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Sanggau, nama Dinas Kesehatan, Nama Puskesmas Batang Tarang, alamat, nomor telepon, dan kode pos.

8. Sampul Naskah Dinas

a. Sampul naskah dinas berbentuk empat persegi panjang;

b. Ukuran sampul naskah yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan, meliputi;

1) sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;

2) sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;

3) sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan

4) sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.

c. Jenis kertas sampul naskah dinas dengan warna hijau.

9. Papan Nama

a. Papan nama Puskesmas Batang Tarang berbentuk empat persegi panjang.

b. Ukuran papan nama disesuaikan dengan besar bangunan.

c. Papan nama berisi tulisan Pemerintah Kabupaten Sanggau, Dinas Kesehatan, Puskesmas Batang Tarang, alamat, nomor telepon serta kode pos.

d. Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

e. Papan nama Puskesmas Batang Tarang ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah di lihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

10. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat

a. Yang dimaksud dengan perubahan adalah mengubah sebagian dari suatu naskah dinas. Dalam hal ini harus dibedakan dengan pengertian ralat yaitu merubah kekeliruan kecil, misalnya salah ketik.

b. Yang dimaksud dengan pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlaku lagi suatu naskah dinas terhitung mulai saat ditentukan dalam pencabutan tersebut.

c. Yang dimaksud dengan pembatalan adalah suatu pernyataan yang dinyatakan bahwa suatu naskah dinas harus dianggap tidak pernah dikeluarkan.

d. Tata Cara Mengubah, Mencabut Atau Membatalkan Naskah Dinas :

1) Naskah Dinas yang bersifat mengatur apabila diubah, dicabut atau dibatalkan harus dengan naskah dinas yang sama jenisnya. Misalnya Peraturan harus dengan Peraturan.

2) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan dan pembatalan adalah pejabat yang semula menandatangani naskah dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

3) Ralat yang bersifat kekeliruan kecil misalnya salah ketik dikeluarkan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas atau dapat oleh pejabat setingkat lebih rendah.

Lampiran II

Keputusan Kepala Puskesmas Batang Tarang

Nomor : SK/PKM-BATANG TARANG/ ... /2018

Tanggal 1 Maret 2018

Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Puskesmas Batang Tarang

Bentuk dan Susunan Naskah Dinas

A. Surat Keputusan

1) Pengertian

Keputusan Kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan individual, konkrit dan final.

2) Susunan.

Keputusan Kepala SKPD terdiri atas :

a. Kepala Keputusan Kepala SKPD;

b. Pembukaan;

c. Batang Tubuh;

d. Penutup; dan

e. Lampiran (jika diperlukan).

3) Kepala Keputusan Kepala SKPD terdiri atas :

a. Kop/Lambang Keputusan Kepala Puskesmas Batang Tarang terdiri atas:

a) Lambang Daerah.

b) Frasa “PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU”, DINAS KESEHATAN, dan PUSKESMAS BATANG TARANG.

c) Alamat

b. Judul

a) Judul Keputusan Kepala Puskesmas Batang Tarang memuat keterangan mengenai Keputusan Kepala Puskesmas Batang Tarang, nomor, tahun penetapan dan nama Keputusan Kepala Puskesmas Batang Tarang.

b) Judul Keputusan Kepala Puskesmas ditulis seluruhnya dengan huruf kapital (di bold ) yang diletakkan ditengah lembar isi naskah dinas tanpa diakhiri tanda baca.

c) Judul Keputusan Kepala Puskesmas Batang Tarang tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

4) Pembukaan Keputusan Kepala SKPD terdiri atas :

a. Jabatan Pembentuk Keputusan Kepala SKPD;

Jabatan Pembentuk Keputusan Kepala SKPD ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah lembar isi naskah dinas dan akhiri dengan tanda baca koma (,).

b. Konsiderans “Menimbang”;

a) Konsiderans Menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Keputusan Kepala SKPD.

b) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

c) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

c. Dasar Hukum;

a) Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat”.

b) Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

c) Tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

e. Diktum

Diktum terdiri dari :

a) Kata “MEMUTUSKAN”.

b) Kata “Menetapkan”.

c) Kata “MEMUTUSKAN” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan ditengah Lembar Isi naskah dinas.

d) Kata “Menetapkan” ditulis seluruhnya dengan huruf kecil dan diawali dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di sebelah kiri setelah kata “MEMUTUSKAN”, dan isi ketetapan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

4. Batang tubuh

a. Batang tubuh Keputusan Kepala SKPD memuat semua materi muatan Keputusan Kepala SKPD yang dirumuskan dalam diktum-diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya.

b. Penulisan diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan disebelah kiri bawah setelah kata “Menetapkan”.

c. Materi pokok yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD dicantumkan dalam diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya, ditulis dengan diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

d. Pada diktum terakhir dicantumkan saat mulai berlaku Keputusan Kepala SKPD.

5. Penutup

a. Penutup merupakan bagaian akhir Keputusan Kepala SKPD yang memuat penandatangan penetapan Keputusan Kepala SKPD.

b. Penandatangan penetapan Keputusan Kepala SKPD memuat :

a) Tempat dan tanggal penetapan;

b) Nama jabatan;

c) Tandatangan pejabat;

d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani disertai gelar, pangkat, dan nomor induk pegawai.

6. Lampiran (jika diperlukan)

a. Dalam hal Keputusan Kepala SKPD memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa perihal dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala SKPD.

b. Dalam hal Keputusan Kepala SKPD memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

c. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

d. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusan Kepala SKPD.

Contoh Surat Keputusan Kepala SKPD berasarkan kewenangan jabatannya :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS BATANG TARANG

Jalan Angkasapuri nomor 41, Dusun Melaban Desa Hilir Kecamatan Balai (78563)

Halo Puskesmas : 085349531202 Email : Puskesmasbatara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BATANG TARANG

NOMOR : ………………………….……….

TENTANG

(Nama Keputusan Kepala SKPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS BATANG TARANG

Menimbang : a. bahwa……………..;

b. bahwa……………..;

c. dan seterusnya...…;

Mengingat : 1. Undang –Undang ……………………....;

2. Peraturan Pemerintah …………………;

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : ……………………..

KEDUA : ……………………..

KETIGA : ……………………..

Ke…….. : ……………………..

Ke…….. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang Tarang

Pada tanggal …………….....

Kepala Puskesmas Batang Tarang

NAMA

Pangkat

NIP

B. Surat Biasa

1). Pengertian

Surat biasa adalah alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.

2). Susunan

Surat Biasa terdiri atas :

a) Kepala Surat Biasa;

b) Isi Surat Biasa;

c) Bagian Akhir Surat Biasa.

1.a. Kepala Surat Biasa terdiri atas :

1. Nama tempat ditetapkan;

2. Tanggal,Bulan dan Tahun;

3. Pejabat / alamat yang dituju;

4. Nomor Surat;

5. Sifat Surat;

6. Lampiran surat; dan

7. Hal surat.

2.a. Isi Surat Biasa dirumuskan dalam bentuk uraian.

3.a. Bagian Akhir Surat Biasa terdiri atas :

1. Nama Jabatan;

2. Tanda tangan pejabat;

3. Nama pejabat, pangkat dan NIP bagi PNS;

4. Stempel jabatan/instansi; dan

5. Tembusan. (jika diperlukan)

3). Penandatanganan.

Surat Biasa yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas SKPD yang bersangkutan dengan lambang daerah berwarna hitam yang ditempatkan dibagian kiri atas;

Bentuk/model naskah dinas Surat Biasa, tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS BATANG TARANG

Jalan Angkasapuri nomor 41, Dusun Melaban Desa Hilir Kecamatan Balai (78563)

Halo Puskesmas : 085349531202 Email : Puskesmasbatara@gmail.com

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Nomor : ……../………./……….. Yth. …………………………………….

Sifat : ………. ………………………….

Lampiran : ……………… di-

Hal : ………………

……………… ………………….

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Kepala Puskesmas Batang Tarang,

NAMA

Pangkat

NIP

Tembusan :

1. ……………

2. ……………

C. Surat Perintah

1). Pengertian

Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada pejabat bawahan, berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

2). Susunan

Surat Perintah terdiri atas :

a. Kepala Surat Perintah;

b. Isi Surat Perintah; dan

c. Bagian Akhir Surat Perintah.

1.a. Kepala Surat Perintah terdiri atas :

1. Tulisan “ Surat Perintah “; dan

2. Nomor, Tanggal dan Tahun.

2.a. Isi Surat Perintah terdiri atas :

1. Nama Pejabat dan Jabatan yang memberikan perintah; dan

2. Nama Pejabat yang diberi perintah, jenis perintah khusus yang harus dilaksanakan dan waktu pelaksanaan.

3.a. Bagian Akhir Surat Perintah terdiri atas :

1. Nama tempat;

2. Tanggal, Bulan dan Tahun;

3. Nama Jabatan;

4. Tanda tangan Pejabat;

5. Nama Jelas Pejabat berikut Pangkat dan NIP bagi PNS;

6. Stempel Jabatan/Instansi; dan

7. Tembusan.

3). Penandatanganan

Surat Perintah yang ditandatangani oleh kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas SKPD yang bersangkutan dengan lambang daerah berwarna hitam.

4). Bentuk/model naskah dinas Surat Perintah, tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS BATANG TARANG

Jalan Angkasapuri nomor 41, Dusun Melaban Desa Hilir Kecamatan Balai (78563)

Halo Puskesmas : 085349531202 Email : Puskesmasbatara@gmail.com

SURAT PERINTAH

NOMOR …………………………

Nama ( yang memberikan perintah ) :…………………………………………...

Jabatan : …………………………………………..

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama : ……………………………

Jabatan : ……………………………

Untuk :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ditetapkan di : Batang Tarang

Pada Tanggal : ………………

Kepala Puskesmas Batang Tarang,

NAMA

Pangkat

NIP

Tembusan :

1. ………………………

2. ………………………

D. Perjanjian Kerjasama

1). Pengertian

Perjanjian Kerjasama adalah naskah dinas yang merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebihyang menciptakan hak dan kewajiban dan merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama.

2). Susunan

Perjanjian kerjasama terdiri atas :

a. Kepala Perjanjian Kerjasama;

b. Isi Perjanjian Kerjasama; dan

c. Bagian Akhir Perjanjian Kerjasama.

1.a. Kepala Perjanjian Kerjasama terdiri atas;

1) Logo atau lambang dari pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Kerjasama ( SKPD dengan ……………………….) diletakan disisi kiri dan kanan atas lembar naskah dinas apabila hanya ada dua pihak atau diletakan dibagian atas lembar naskah dinas berjajar secara horizontal apabila lebih dari dua pihak;

2). Frasa “ PERJANJIAN KERJASAMA”, “ ANTARA SKPD DENGAN………….” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan ditempatkan di tengah lembar isi naskah dinas tanpa diakhiri tanda baca ( diisi dengan nama SKPD dan yang mengadakan Perjanjian Kerjasama, bukan dengan nama jabatan);

3) Nomor Perjanjian Kerjasama masing-masing pihak dan;

4) Tentang atau hal Perjanjian Kerjasama.

2.b. Isi Perjanjian Kerjasama yang paling sedikit memuat:

1). Subjek kerjasama;

2). Objek kerjasama;

3). Ruang lingkup kerjasama;

4). Hak dan kewajiban.

5). Jangka waktu kerjasama (bisa lebih dari 12 bulan);

6). Pembiayaan (berisi ketentuan mengenai sumber dan jumlah biaya, yang dilengkapi dengan rincian biaya dalam bentuk lampiran);

7). Keadaan memaksa / force majeure;

8). Penyelesaian perselisihan; dan

9). Pengakhiran kerjasama.

3.c. Bagian Akhir Perjanjian Kerjasama terdiri dari :

1). Para Pihak yang menandatangi Perjanjian Kerjasama;

2). Nama Jabatan;

3). Tanda tangan pejabat; dan

4). Nama pejabat (pangkat dan NIP bag PNS)

4.d. Penandatangan perjanjian.

Penandatanganan kerjasama antara SKPD dengan …………..ditanda tangani oleh Kepala SKPD dan yang mengadakan perjanjian.

3). Bentuk/model naskah dinas Surat Perjanjian tertera pada halaman berikut :

Logo

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SKPD

DENGAN

..................................................................

Nomor : ........................................

TENTANG

..................................................................

Pada hari ini .................., tanggal ..................... bulan ........................ Tahun ..................................., bertempat di ........................................, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA : ................................ (nama jabatan), berkedudukan di Jalan ..........................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SKPD Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KESATU. ---------

2. NAMA : .............................. (nama jabatan), berkedudukan di Jalan ............................, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ............................. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. ---------------

Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara ............................ dan ............................. Nomor ............................ dan Nomor ................. tanggal .................................... tentang ................................., diperlukan tindak lanjut berupa Perjanjian Kerjasama.

Sesuai kewenangan jabatan masing-masing, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Kerjasama ..................................................................... dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL ....

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL ....

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

PASAL ....

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PASAL ....

JANGKA WAKTU

PASAL ....

PEMBIAYAAN

PASAL ....

KEADAAN MEMAKSA

PASAL ....

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL ....

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

PASAL ....

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL ....

P E N U T U P

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2(dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diterima dan diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

NAMA JABATAN NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT

E. SURAT PERINTAH TUGAS

1). Pengertian

Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.

2). Susunan

Surat Tugas terdiri dari

a. Kepala Surat Perintah Tugas;

b. Isi Surat Perintah Tugas; dan

c. Bagian Akhir Surat Perintah Tugas.

1.a. Kepala Surat Perintah Tugas terdiri atas :

1). Tulisan “ Surat Perintah Tugas “ ; dan

2). Tulisan nomor.

2.b. Isi Surat Perintah Tugas memuat dasar dan pertimbangan penugasan, nama, pangkat/golongan, NIP, jabatan yang diberi tugas dan jenis tugas yang harus dilaksanakan dan waktu pelaksanaan tugas.

3.c. Bagian Akhir Surat Perintah Tugas terdiri atas :

1). Nama tempat;

2). Tanggal,Bulan dan Tahun;

3). Nama Jabatan;

4). Tanda tangan pejabat yang member perintah tugas;

5). Nama Jelas Pejabat;

6). Pangkat dan NIP bagi PNS;

7). Stempel Jabatan/Instansi; dan

8). Tembusan.

3). Penandatanganan.

Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat diatas formulir ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas SKPD yang bersangkutan dengan lambang daerah berwana hitam.

4). Bentuk/model naskah dinas Surat Perintah Tugas tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR ………………… ……………..

Dasar : ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : ……………………………………..

Pangkat/Gol : ……………………………………..

NIP : ……………………………………..

Jabatan : …………………………………….

2. Nama : ……………………………………..

Pangkat/Gol : ……………………………………..

NIP : ……………………………………..

Jabatan : ……………………………………..

Untuk : 1. ……………………………………………………….

2. ……………………………………………………….

3. ……………………………………………………….

Ditetapkan di Batang Tarang

Pada tanggal…………………….

Kepala Puskesmas Batang Tarang,

NAMA

Pangkat

NIP

Tembusan :

1. …………………………….

2. …………………………….

F. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1). Pengertian

Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.

2). Susunan

Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :

a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas;

b. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas; dan

c. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas.

1. a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :

1). Tulisan “SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS”; dan

2) .Tulisan “NOMOR”.

2. b. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :

1). Nama Jabatan yang memberikan perintah;

2). Nama dan NIP Pejabat/Pegawai yang diberi perintah;

3). Jabatan/Pangkat dan Golongan pegawai yang diberi perintah;

4). Nama tempat dari dan kemana perjalanan dinas dilakukan;

5). Lama perjalanan dinas;

6). Maksud perjalanan dinas;

7). Pembebanan anggaran Perjalanan Dinas; dan

8). Keterangan mengetahui kedatangan dan kepergian yang diberi perintah perjalanan dinas dari pejabat yang didatangi.

3. c. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas :

1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;

2). Nama Jabatan pemberi perintah;

3). Tanda tangan pejabat serta nama jelas pejabat pemberi perintah;

4). Nama, pangkat, dan golongan ruang pejabat pemberi perintah;

5). Stempel Jabatan/Stempel Instansi pemberi Perintah; dan

6). Kotak Pengesahan dari pejabat/tempat yang dikunjungi pada saat tiba/kembali.

3. Penandatanganan

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan dengan lambang daerah berwarna hitam.

4. Bentuk/model naskah dinas SPPD, tertera pada halaman berikut

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

NOMOR : …………………………...

1.	Pejabat yang berwenang member perintah	Kepala SKPD
2.	Nama/NIP Pegawai yang diberi perintah mengadakan Perjalanan Dinas	1. 2. 3.
3.	Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	1. 2. 3.
4.	Perjalanan Dinas yang diperintahkan	dari : ke : transport menggunakan :
5	Perjalanan Dinas direncanakan	selama : ( ) hari. dari tangal : s/d tanggal :
6.	Maksud mengadakan perjalanan
7.	Pembebanan anggaran	atas beban : no.rekening :

DIKELUARKAN DI : BATANG TARANG

PADA TANGGAL :

Kepala Puskesmas Batang Tarang,

NAMA

Pangkat,Gol Ruang

NIP………………..

Pengesahan dari Pejabat yang diberikan kewenangan

Tanggal kembali :

Kepala Puskesmas Batang Tarang

NAMA

Pangkat, Gol Ruang

NIP………………..

Pengesahan dari Pejabat / tempat yang

dikunjungi pada saat tiba / kembali

Tempat Tujuan I

Tanggal tiba :

Tempat Tujuan II

Tanggal tiba :

G. SURAT KUASA.

1). Pengertian

Surat Kuasa adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

2). Susunan

Surat Kuasa terdiri atas :

a. Kepala Surat Kuasa;

b. Isi Surat Kuasa; dan

c. Bagian Akhir Surat Kuasa.

1.a. Kepala Surat Kuasa terdiri dari :

1). Tulisan “SURAT KUASA” ditempatkan ditengah lembar naskah dinas; dan

2). Tulisan “NOMOR” Surat Kuasa ditempatkan dibawah tulisan “SURAT KUASA”.

2.b. Isi Surat Kuasa terdiri atas :

1). Tulisan “Yang bertandatangan dibawah ini :”

2). Nama Pejabat, pangkat, NIP dan Jabatan yang memberi kuasa;

3). Nama Jabatan yang memberi kuasa;

4). Tulisan “MEMBERI KUASA”;

5). Tulisan “Kepada”;

6). Nama Pejabat yang diberi kuasa;

7). Nama Jabatan yang diberi kuasa; dan

8). Tulisan “Untuk” (Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang dikuasakan).

3.c. Bagian Akhir Surat Kuasa terdiri atas :

1). Kata penutup;

2). Nama tempat dikeluarkan;

3). Tanggal, bulan dan tahun pembuatan;

4). Nama Jabatan pemberi kuasa;

5). Tanda tangan Pejabat pemberi kuasa;

6). Nama Jelas pemberi kuasa (pangkat dan NIP bagi PNS);

7). Stempel Jabatan/Instansi;

8). Tulisan “Yang memberi kuasa”;

9). Nama Jabatan yang diberi kuasa;

10). Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa;

11). Nama Jelas, pangkat dan NIP yang diberi kuasa;

12). Stempel Jabatan/Instansi; dan

3. Penandatanganan

Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan dengan lambang daerah berwarna hitam.

4. Bentuk/model naskah dinas Surat Kuasa, tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

SURAT KUASA

NOMOR : ……………………………..

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : ………………………………………..

b. Jabatan : ………………………………………..

MEMBERIKAN KUASA :

Kepada :

a. Nama : …………………………………………

b. Jabatan : …………………………………………

c. NIP : …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Yang diberi Kuasa Yang Memberi Kuasa

NAMA JABATAN Kepala Puskesmas Batang Tarang,

NAMA NAMA

Pangkat Pangkat

NIP NIP

Tembusan :

1. ……………………….

2. ……………………….

H. SURAT UNDANGAN

1. Pengertian

Surat Undangan adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

2. Susunan

Surat Undangan terdiri atas :

a. Kepala Surat Undangan;

b. Isi Surat Undangan; dan

c. Bagian Akhir Surat Undangan.

1.a. Kepala Surat Undangan terdiri atas :

1). Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ditempatkan dikanan atas;

2). Alamat undangan yang ditujukan ditempatkan dibawah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun; dan

3). Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal diketik secara vertikal, ditempatkan disebelah kiri atas.

2.b. Isi Surat Undangan terdiri atas :

1). Maksud dan tujuan;

2). Hari penyelenggaraan;

3). Tanggal, pukul dan tempat penyelenggaraan;

4). Acara yang akan diselenggarakan; dan

5). Tulisan Penutup.

3.c. Bagian Akhir Surat Undangan terdiri atas :

1). Nama jabatan pengundang;

2). Tanda tangan Pejabat pengundang;

3). Nama Jelas Pejabat, Pangkat dan NIP pengundang;

4). Stempel Jabatan/Instansi; dan

5). Tembusan.

3. Penandatanganan.

Surat Undangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan dengan lambang daerah berwarna hitam;

4. Bentuk/model naskah dinas Surat Undangan, tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Nomor : .............................. Yth. ....................................

Sifat : .............................. ...........................

Lampiran : …………………….

Hal : Undangan di -

................

..............................................................................................................................................................

Hari : .............................................................

Tanggal : …………………….…………………

Pukul : ………………………………………..

Tempat : ………………………………………..

Acara : ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kepala Puskesmas Batang Tarang,

NAMA

Pangkat

NIP

Tembusan :

1. ........................................

2. ........................................

I. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

1. Pengertian

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.

2. Susunan

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas :

a. Kepala Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

b. Isi Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; dan

c. Bagian Akhir Surat Keterangan Melaksanakan Tugas.

1. a. Kepala Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas :

1). Tulisan “SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS”; dan

2). Tulisan “NOMOR”.

2.b. Isi Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas :

1). Nama, Pangkat/Golongan, Ruang, NIP dan Jabatan Pejabat / pegawai yang memberi pernyataan;

2). Nama, Pangkat, Golongan, NIP dan Jabatan Pejabat/pegawai yang di beri pernyataan; dan

3). Nomor, Tanggal, Dasar Peraturan Pengangkatan dan mulai melaksanakan tugas.

3.c. Bagian Akhir Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas :

1). Nama tempat pembuatan;

2). Tanggal, Bulan dan Tahun pembuatan;

3). Nama Jabatan pembuat pernyataan;

4). Tanda tangan Pejabat;

5). Nama, Pangkat dan NIP;

6). Stempel jabatan/instansi; dan

7). Tembusan.

3. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas.

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan dengan lambang daerah berwarna hitam.

4. Bentuk/model naskah dinas Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR …………………………

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ......................................................

NIP : ......................................................

Pangkat/Golongan : ......................................................

Jabatan : ......................................................

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : .....................................................

NIP : .....................................................

Pangkat/Golongan : .....................................................

Jabatan : .....................................................

Yang diangkat berdasarkan Peraturan ……...........................Nomor............................................................................................................terhitung....................................... telah nyata menjalankan tugas sebagai.................................................di.....................................

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat keterangan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepala Puskesmas Batang Tarang,

NAMA

Pangkat

NIP

Tembusan :

1. ……………………

2. ……………………

J. SURAT PANGGILAN

1. Pengertian

Surat Panggilan adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk memanggil pejabat instansi Pemerintah/Badan Hukum/Swasta/Perorangan, guna diminta keterangan mengenai sesuatu permasalahan/persoalan.

2. Susunan

Surat Panggilan terdiri atas :

a. Kepala Surat Panggilan;

b. Isi Surat Panggilan;dan

c. Bagian Akhir Surat Panggilan.

1.a. Kepala Surat Panggilan terdiri atas :

1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;

2). Nama Instansi Pemerintah/Badan Hukum/Swasta/Perorangan yang dipanggil; dan

3). Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal.

2.b. Isi Surat Panggilan terdiri atas :

1). Hari, Tanggal, Pukul, Tempat, Menghadap kepada, Alamat pemanggil; dan

2). Maksud Surat Panggilan tersebut.

3.c. Bagian Akhir Surat Panggilan terdiri atas :

1). Nama Jabatan;

2). Tanda tangan pejabat;

3). Nama, Pangkat dan NIP pejabat.

4). Stempel jabatan/instansi; dan

5.) Tembusan apabila diperlukan.

3. Penandatanganan.

Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan dengan lambang daerah berwarna hitam.

4. Bentuk/model naskah dinas Surat Panggilan, tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

Tempat,Tanggal,Bulan dan Tahun

Kepada

Nomor : ............................... Yth. ...........................................

Sifat : ............................... ...........................................

Lampiran : ...........................

Hal : Panggilan. di-

.................

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ..........................................., pada :

Hari : ......................................................

Tanggal : ......................................................

Pukul : ......................................................

Tempat : ......................................................

Menghadap

Kepada : ......................................................

Alamat : ......................................................

Untuk : .....................................................

........................................................

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

Kepala Puskesmas Batang Tarang,

NAMA

Pangkat

NIP

Tembusan :

1. ...................................

2. ..................................

K. NOTA DINAS

1. Pengertian

Nota Dinas adalah nota dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.

2. Susunan.

Nota Dinas terdiri atas :

a. Kepala Nota Dinas;

b. Isi Nota Dinas; dan

c. Bagian Akhir Nota Dinas.

1.a . Kepala Nota Dinas terdiri atas :

1). Tulisan “NOTA - DINAS”. ditempatkan ditengah-tengah isi naskah;

2). Pejabat/ alamat yang dituju;

3). Pejabat yang mengirim;

4). Tanggal,bulan dan tahun ;

5). Nomor,dapat ditambahkan kode sesuai dengan kebutuhan; dan

6). Sifat, Lampiran dan Hal.

2. b. Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian.

3. c. Bagian Akhir Naskah Dinas terdiri atas :

1). Nama jabatan;

2). Tanda tangan Pejabat;

3). Nama, Pangkat dan NIP; dan

4). Tembusan.

3. Penandatanganan.

Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas SKPD yang bersangkutan dengan lambang daerah berwarna hitam.

4. Bentuk/model Naskah Dinas Nota Dinas, tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

NOTA – DINAS

Kepada : .............................................

Dari : .............................................

Tanggal : .............................................

Nomor : .............................................

Sifat : .............................................

Lampiran : .............................................

Hal : ......................................................................

________________________________________________________________________

Kepala Puskesmas Batang Tarang,

NAMA

Pangkat

NIP

L. LEMBAR DISPOSISI

1. Pengertian

Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.

2. Susunan

Lembar Disposisi terdiri atas :

a. Kepala Lembar Disposisi;

b. Isi Lembar Disposisi; dan

c. Bagian Akhir Lembar Disposisi.

1. a. Kepala Lembar Disposisi terdiri atas :

1). Tulisan “LEMBAR DISPOSISI”;

2). Surat dari;

3). Nomor surat;

4). Tanggal surat;

5). Diterima tanggal;

6). Nomor Agenda;

7). Sifat;

8). Hal ;

9). Diteruskan kepada; dan

10.) Catatan.

2.b. Isi Lembar Disposisi terdiri atas :

1). Tulisan “Lembar Disposisi“ ditempatkan ditengah lebar lembar naskah; dan

2). Isi Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian.

3. c. Bagian Akhir Lembar Disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi disposisi beserta tanggalnya.

3. Pemberian paraf.

a. Lembar Disposisi diparaf oleh :

1). Bupati Sanggau;

2). Sekretaris Daerah; dan

3). Kepala Perangkat Daerah.

b. Lembar Disposisi yang diparaf oleh Pejabat dimaksud angka 1, 2 dan 3 diatas, dibuat diatas kertas ukuran ½ folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk/model naskah dinas Disposisi,tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

L E M B A R D I S P O S I S I

Surat dari :

No. Surat :

Tgl. Surat :

Diterima Tgl :

No. Agenda :

Sifat :

Sangat segera Segera Rahasia

Perihal :

Diteruskan kepada Sdr. :

...........................................

………………………………

Dan seterusnya ……….

Dengan hormat harap :

Tanggapan dan Saran

Proses lebih lanjut

Koordinasi/konfirmasikan

………………………………

Catatan :

Nama Jabatan

Paraf dan tanggal

Nama Pejabat

M. TELAAHAN STAF

1. Pengertian

Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.

2. Susunan

Telaahan Staf terdiri dari :

a. Kepala Telaahan Staf;

b. Isi Telaahan Staf; dan

c. Bagian Akhir Telaahan Staf.

1. a. Kepala Telaahan Staf terdiri dari :

1). Tulisan “TELAAHAN STAF” diletakkan ditengah lembar naskah;

2). Tulisan “Kepada (Pejabat/alamat yang dituju)”;

3). Tulisan “Dari (Pejabat yang mengirim)”; dan

4). Tanggal, Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal.

2. b. Isi Telaahan Staf terdiri atas :

1) Pokok persoalan;

2) Pra Anggapan;

3) Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan (bila ada);

4) Pembahasan/Analisis;

5) Kesimpulan;

6) Saran tindak; dan

7) Kolom Saran Asisten, kolom Pertimbangan Sekretaris Daerah, kolom Pendapat Wakil Bupati dan kolom Keputusan Bupati ditempatkan sejajar sebelah kanan.

3. c. Bagian Akhir Telaahan Staf terdiri atas :

1). Nama jabatan;

2). Tanda tangan pejabat;

3). Nama jelas pejabat berikut pangkat dan NIP; dan

4). Kolom paraf para pejabat yang memberi saran, pendapat dan keputusan.

3. Penandatanganan.

Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Pejabat Perangkat Daerah dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/model naskah dinas Telaahan Staf tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

TELAAHAN STAF

Kepada : .....................................................................................

Dari : .....................................................................................

Tanggal : .....................................................................................

Nomor : .....................................................................................

Lampiran : .....................................................................................

Hal : .....................................................................................

Saran Asisten…….

I. Persoalan.

II. Praanggapan

Pertimbangan Sekretaris Daerah

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

Pendapat Wakil Bupati

IV. Analisis

V. Kesimpulan

Keputusan Bupati

VI. Saran

NAMA JABATAN,

NAMA

Pangkat

NIP

Paraf Asisten .......

Paraf Sekda

Paraf Wabup

Paraf Bupati

N. PENGUMUMAN

1. Pengertian

Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.

2. Susunan

Pengumuman terdiri atas :

a. Kepala Pengumuman;

b. Isi Pengumuman; dan

c. Bagian Akhir Pengumuman.

1. a. Kepala Pengumuman terdiri atas :

1). Tulisan “PENGUMUMAN” diletakkan ditengah lembar naskah;

2). Nomor ditempatkan dibawah tulisan Pengumuman;

3). Tulisan “TENTANG”; dan

4). Nama judul Pengumuman.

2. b. Isi pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian.

3. c. Bagian Akhir Pengumuman terdiri atas :

1). Nama Tempat Pengumuman ditetapkan;

2). Tanggal, Bulan dan Tahun;

3). Nama Jabatan yang menetapkan;

4). Tanda tangan pejabat berikut pangkat dan NIP; dan

5). Stempel jabatan/instansi.

3. Penandatanganan.

a. Pengumuman yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan lambang negara warna hitam;

b. Pengumuman yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sanggau atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah dengan lambang daerah berwarna hitam.

c. Pengumuman yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati Sanggau atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan dengan lambang daerah berwarna hitam.

4. Bentuk/model naskah dinas Pengumuman, tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

P E N G U M U M A N

NOMOR : ……............………

TENTANG

....................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ditetapkan di :

pada tanggal……………

Kepala Puskesmas Batang Tarang,

NAMA

Pangkat

NIP

Tembusan :

a. ..........................

b. ..........................

O. LAPORAN

1. Pengertian

Laporan adalah alat pemberitahuan atau pertanggungjawaban dari Pejabat bawahan kepada atasan atau dari suatu Tim Kerja yang disusun secara lengkap, sistimatis dan kronologis.

2. Susunan

Laporan terdiri atas :

a. Kepala Laporan;

b. Isi Laporan;

c. Bagian Akhir Laporan; dan

d. Lampiran jika dianggap perlu .

1. a. Kepala Laporan terdiri atas Nama /Judul Laporan;

2. b. Isi Laporan terdiri atas :

1). Pendahuluan : Umum/latar belakang, Landasan Hukum dan Maksud dan Tujuan;

2). Kegiatan yang dilaksanakan;

3). Hasil yang dicapai;

4). Kesimpulan dan Saran; dan

5). Penutup.

3. c. Bagian Akhir Laporan terdiri atas :

1). Nama tempat;

2). Tanggal, bulan dan Tahun;

3). Nama Jabatan pembuat laporan;

4). Tanda tangan pejabat;

5). Nama, Pangkat dan NIP; dan

6). Stempel jabatan/instansi.

3. Penandatanganan.

Laporan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk/model naskah dinas Laporan, tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

LAPORAN

TENTANG

…………………………………………………….

I. Pendahuluan.

A. Umum/latar belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

II. Kegiatan yang dilaksanakan,

III. Hasil yang dicapai,

IV. Kesimpulan dan Saran,

V. Penutup.

Dibuat di :

pada tanggal.............

Kepala Puskesmas Batang Tarang,

NAMA

Pangkat

NIP

Tembusan :

1. ................................

2. .................................

P. REKOMENDASI

1. Pengertian

Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan/penjelasan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

2.Susunan

Rekomendasi terdiri atas :

a. Kepala Rekomendasi;

b. Isi Rekomendasi; dan

c. Bagian Akhir Rekomendasi.

1. a. Kepala Rekomendasi terdiri atas :

1).Tulisan “REKOMENDASI “ ditempatkan ditengah-tengah isi naskah;

2). Nomor dan tahun ditempatkan dibawah tulisan “Rekomendasi “;

3). Tulisan “Tentang“; dan

4). Nama / Judul Rekomendasi.

2. b. Isi Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk uraian.

3. c. Bagian Akhir Rekomendasi terdiri atas :

1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;

2). Nama Jabatan pembuat Rekomendasi;

3). Tanda tangan pejabat;

4). Nama Jelas, Pangkat dan NIP; dan

5). Stempel jabatan/instansi.

3. Penandatanganan.

Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan dengan lambang daerah berwarna hitam;

4. Bentuk/model naskah dinas Rekomendasi, tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

REKOMENDASI ..............................

NOMOR …………...........…

a. ………................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. .........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepala Puskesmas Batang Tarang,

NAMA

Pangkat

NIP

Q. BERITA ACARA

1. Pengertian

Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atau sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak.

2. Susunan

Berita Acara terdiri atas :

a. Kepala Berita Acara;

b. Isi Berita Acara; dan

c. Bagian Akhir Berita Acara.

1.a. Kepala Berita Acara terdiri atas :

1). Tulisan “BERITA ACARA” ditempatkan ditengah lembar naskah;

2). Nomor Berita Acara; dan

3). Nama Berita Acara.

2. b. Isi Berita Acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang didalamnya dicantumkan :

1). Tempat, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun;

2. Nama, NIP, Pangkat/ Golongan dan alamat; dan

3.) Permasalahan pokoknya.

3. c. Bagian Akhir Berita Acara terdiri atas :

1). Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;

2).Tulisan “Pihak” yang terlibat dalam Berita Acara;

3).Tanda tangan pihak yang terlibat dalam Berita Acara;

4).Nama jelas pihak Pejabat yang terlibat dalam Berita Acara;

5).Stempel jabatan/instansi;

6).Tulisan “Dilakukan dihadapan … (siapa yang menyaksikan Berita Acara tersebut);

7). Nama jelas dan NIP bila ada;

8). Tanda tangan yang menyaksikan; dan

9). Tulisan “Demikian Berita acara ini dibuat dalam rangkap ……”.

3. Penandatanganan.

Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan dengan lambang daerah berwarna hitam.

4.Bentuk/model naskah dinas Berita Acara, tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

BERITA ACARA

------------------------------

NOMOR : ...............

Pada hari ini tanggal .........................................................

.................................................................. kami masing-masing :

1. ..................................................................................................... yang selanjutnya disebut Pihak Pertama. (memuat nama Jabatan, nama Pejabat, Pangkat/golongan dan NIP)

2. ......................................................................................... yang selanjutnya disebut pihak kedua (memuat jabatan, nama, Pangkat/golongan dan NIP)

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap………….... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :……………….

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Puskesmas Batang Tarang

NAMA JELAS NAMA

Pangkat Pangkat

NIP NIP

Mengetahui/Mengesahkan

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

R. NOTULEN

1. Pengertian

Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.

2. Susunan

Notulen terdiri atas :

a. Kepala Notulen;

b. Isi Notulen; dan

c. Bagian Akhir Notulen.

a. Kepala Notulen terdiri atas tulisan “NOTULEN”.

Keterangan tentang Notulen Sidang/Rapat terdiri atas :

1). Nama Sidang/Rapat.

2). Hari, Tanggal;

3). Waktu sidang/rapat;

4). Tempat;

5). Acara;

6). Pimpinan sidang;

7). Ketua/Wakil Ketua;

8). Sekretaris;

9). Pencatat; dan

10). Peserta Sidang/Rapat.

b. Isi Notulen terdiri atas :

1). Kata Pembukaan;

2). Pembahasan;

3). Pembacaan Peraturan; dan

4). Waktu penutupan.

c. Bagian Akhir Notulen terdiri atas :

1). Nama jabatan;

2). Tanda tangan; dan

3). Nama pejabat, Pangkat dan NIP.

3. Penandatanganan.

Notulen yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan dengan lambang daerah berwarna hitam.

4. Bentuk/model naskah dinas Notulen, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

NOTULEN

Sidang/Rapat : …………………………………………………………………………

Hari/Tanggal : …………………………………………………………………………

Waktu Panggilan : …………………………………………………………………………

Waktu siding/rapat : …………………………………………………………………………

Acara : 1. ………………………………………………………........................

2. dan seterusnya

3. Penutup.

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Ketua : ………………………………..………………………………………..

Sekretaris : ………………………………………………..………………………..

Pencatat : ………………………………………………………………..………..

Peserta siding/rapat : 1. ………………………………………..……………………………..

2. dan seterusnya.

Kegiatan Sidang/Rapat : 1. …………………………………..…………………………………..

2. dan seterusnya.

1. Kata Pembukaan : ……………………………………..…………………………………..

2. Pembahasan : ……………………………………..…………………………………..

3. Peraturan : ……………………………..…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………...

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

NAMA JABATAN,

NAMA

Pangkat

NIP

S. DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

1. Pengertian

Daftar Hadir Pertemuan Rapat adalah naskah dinas yang dipergunakan untuk mencatat dan mengetahui kehadiran seseorang dalam pertemuan rapat.

2. Susunan

Daftar Hadir Pertemuan Rapat terdiri atas :

a. Kepala Daftar Hadir Pertemuan Rapat;

b. Isi Daftar Hadir Pertemuan Rapat; dan

c. Bagian Akhir Daftar Hadir Pertemuan Rapat.

1.a. Kepala Daftar Hadir Pertemuan Rapat terdiri atas :

1). Tulisan “DAFTAR HADIR STAF PUSKESMAS BATANG TARANG“ ditempatkan ditengah-tengah lembar naskah;

2). Tanggal.

2.b. Isi Daftar Hadir Pertemuan Rapat terdiri atas :

1) Kolom nomor urut;

2) Kolom nama;

3) Kolom NIP/NRPTT;

4) Kolom jabatan;

5) Kolom tanda tangan.

3.c. Bagian Akhir Daftar Hadir Pertemuan Rapat terdiri atas :

1) Mengetahui Kepala Puskesmas;

2) Pembuat daftar;

2) Tanda tangan;

3) Nama dan NIP; dan

4) Stempel.

3. Penandatanganan.

Daftar Hadir Pertemuan Rapat ditandatangani oleh pembuat daftar hadir dan diketahui oleh Kepala Puskesmas dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD dengan lambang daerah berwarna hitam.

4. Bentuk/model naskah dinas Daftar Hadir Pertemuan Rapat, pada halaman berikut :

DAFTAR HADIR STAF PUSKESMAS BATANG TARANG

DALAM RANGKA RAPAT BULANAN PUSKESMAS

TANGGAL :

NO.

N A M A

N I P/ NRPTT

JABATAN

TANDA TANGAN

Dan seterus nya

MENGETAHUI

Kepala Puskesmas Batang Tarang, Pembuat Daftar,

Nama Nama

NIP. NIP

T. DAFTAR HADIR

1. Pengertian.

Daftar Hadir adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk mencatat dan mengetahui kehadiran seseorang.

2. Susunan.

Daftar Hadir terdiri atas :

a. Kepala Daftar Hadir;

b. Isi Daftar Hadir; dan

c. Bagian Akhir Daftar Hadir.

1. a. Kepala Daftar Hadir terdiri atas :

1). Tulisan “DAFTAR HADIR“ ditempatkan ditengah-tengah lembar naskah; dan

2). Tulisan “HARI/TANGGAL” ditempatkan dibagian bawah tulisan daftar hadir.

2. b. Isi Daftar Hadir terdiri atas :

1). Kolom nomor urut;

2). Kolom nama;

3). Kolom Jabatan;

4). Kolom Paraf masuk Pagi dan Siang; dan

5). Kolom keterangan.

3. c. Bagian Akhir Daftar Hadir terdiri atas :

1). Nama jabatan penanggung jawab (pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan);

2) Tanda tangan Pejabat penanggung jawab; dan

3) Nama dan NIP Pejabat penanggung jawab.

3. Penandatanganan.

Daftar Hadir masuk dan pulang kantor ( Apel pagi dan siang ) ditandatangani oleh Kepala Puskesmas selaku penanggungjawab dan dibuat diatas kertas ukuran folio;

4. Bentuk/model naskah dinas Daftar Hadir, tertera pada halaman berikut :

DAFTAR HADIR ……………………………

HARI / TANGGAL :

No.	NAMA	Jabatan	Apel Pagi Jam……. Tanda Tangan	Ket	Apel Siang Jam………. Tanda Tangan	Ket

Kepala Puskesmas Batang Tarang,

NAMA

NIP

U. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3 : 4.

a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf Times News Roman 14.

b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf Times News Roman 18

c. tulisan nama unit kerja dengan huruf Times News Roman 12 (bold)

d. tulisan alamat unit kerja degan huruf Times News Roman 10

2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh : Kop naskah dinas Puskesmas Batang Tarang

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEHATAN MASARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563) 28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

V. Kerangka Acuan Kegiatan ( KAK )

1. Pengertian

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian dan biaya yang diperlukan.

2. Tujuan pembuatan Kerangka Acuan Kegiatan.

a. Sebagai alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.

b. Sebagai alat bagi para perencana anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan dari sudut pandang keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi.

c. Sebagai alat bagi pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan.

d. Sebagai informasi bagaimana output kegiatan di laksanakan/di dukung oleh komponen input serta apa saja input (tahapan – tahapan) yang dibutuhkan dan bagaimana pelaksanaan nya untuk mencapai output.

3. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang menetapkan dan menandatangani Kerangka Acuan Kegiatan ( KAK ) adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

4. Susunan Kerangka Acuan Kegiatan ( KAK ).

a. Tulisan Kerangka Acuan Kegiatan ( KAK ).

b. Nama Program / Kegiatan.

c. Nama Puskesmas Batang Tarang dan tahun kegiatan.

d. Latar Belakang.

e. Tujuan.

f. Kegiatan.

g. Cara melaksanakan kegiatan.

h. Sasaran.

i. Jadwal pelaksanaan.

j. Monitoring dan Evaluasi.

k. Pencatatan dan pelaporan kegiatan.

l. Anggaran.

Contoh model KAK tertera pada halaman berikut.

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563)28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PENILAIAN AKUNTABILITAS PENANGGUNGJAWAB PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN

PUSKESMAS BATANG TARANG TAHUN 2016

A. Latar Belakang

Puskesmas merupakan upaya pelayanan kesehatan yang melayani masyarakat dari tindakan paling bawah/dasar. Dimana pelayanan mencakup upaya promotif,prefentif ,kuratif ,dan rehabilitative. Peningkatan upaya kinerja Puskesmas sangat didukung dengan program yang tepat,berkualitas ,bermutu, serta terarah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di wilayah setempat. Pengelolaan dan pelaksanaan program yang baik dan terkoordinir dan dilaksanakan oleh tenaga yang berkompeten akan mempercepat peningkatan kinerja Puskesmas. Sistem akuntabilitas penanggung jawab program dan penaggung jawab pelayanan yang baik merupakan salah satu persyaratan manajemen yang baik. Kepala Puskesmas harus dapat menetukan persyaratan manajemen yang baik. Kepala Puskesmas melakukan penilain kompetensi semua karyawan Puskesmas untuk di usulkan dalam rapat tim manajemen yang akan ditetapkan sebagai penanggung jawab program (UKM) dan penangung jawab pelayanan (UKP).

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tercipta derajat kesehatan masyarakat yang maksimal dan mewujutkan kinerja puskesmas yang baik.

2. Tujuan Khusus

1. Sebagai bentuk pertanggung jawab program dan pelayanan yang dilaksanankan Puskesmas dalam upaya melakukan penilaian kinerja Puskesmas.

2. Agar semua program dan pelayanan dapat mencapai target yang telah ditetapkan

3. Agar penanggung jawab program dan pelayanan dapat melakukan penilaian kinerja dan melakuakan tindak lanjut atau upaya untuk meningkatakan kinerja puskesmas.

C. Kegiatan

Nama kegiatan : Tentang penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan di Puskesmas Batang Tarang tahun 2106. Penilaian dilakukan untuk menilai kinerja puskesmas agar semua program dan pelayanan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

D. Cara melaksanakan kegiatan

1. Menentukan materi penilaian penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan.

2. Menentukan proses pelaksanaan akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan melalui SPM, PKP dan sasaran mutu.

3. Menentukan cara penilaian masa akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan dari minilokakarya dan evaluasi setiap 6 bulan .

4. Menentukan hasil dari pelaksanaan akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan.

5. Melaporkan hasil pelaksanaan akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan ,melalui analisa tugas pokok dan fungsi ketenagaan.

E. Sasaran

1. Penanggung jawab program

2. Penanggung jawab pelayanan

F. Jadwal pelaksanaan

a. Jadual kegiatan : Dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

b. Tempat pelaksanaan : Puskesmas Batang Tarang

c. Pelaksana kegiatan : Tim Mutu

G. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan satu bulan sekali dan diaudit oleh tim audit internal 6 bulan sekali .

H. Pencatatan dan pelaporan Evaluasi kegiataan

Pencatatan pelaporan evaluasi kegiatan akuntabilitas berbentuk :

1. Laporan SPM

2. Laporan PKP

3. Laporan sasaran Mutu

4. Notulensi minilokakarya.

I. Anggaran

Jasa sarana operasional Puskesmas Batang Tarang.

Batang Tarang,

MENGETAHUI :

Plt. Kepala Puskemas Batang Tarang Pemegang Pogram

___________________ _________________

NIP. NIP.

W. Format Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Pengertian

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian Naskah Puskesmas yang memuat petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai berbagai tata cara dan uraian kegiatan, bagaimana, kapan harus dilakukan, di mana, dan oleh siapa dilakukan.

SOP administrasi puskesmas merupakan prosedur operasional standar dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi puskesmas. Ketentuan lebih lanjut tentang SOP administrasi puskesmas diatur dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur bertujuan untuk:

a) menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk;

b) memudahkan pekerjaan;

c) memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; dan

d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksana.

3. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang menetapkan dan menandatangani Standar Operasional Prosedur adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

4. Susunan

a. Halaman Judul (Cover)

Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul muka sebuah SOP, ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 26 (di bold ). Halaman judul ini berisi informasi mengenai:

1) Judul SOP

2) Nama Unit Kerja

3) Tahun Pembuatan

4) Informasi lain yang diperlukan

Berikut adalah contoh halaman judul sebuah SOP

(form)

Contoh Sampul SOP

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BATANG TARANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

JUDUL SOP

b. Keputusan Pimpinan

Karena SOP merupakan pedoman bagi setiap pegawai, maka harus memiliki kekuatan hukum. Dalam halaman selanjutnya setelah halaman judul, disajikan keputusan Pimpinan tentang penetapan SOP.

c. Daftar Isi SOP

Daftar isi ini dibutuhkan untuk membantu mempercepat pencarian informasi dan menulis perubahan/revisi yang dibuat untuk bagian tertentu dari SOP terkait.

d. Penjelasan Singkat Penggunaan

Sebagai sebuah manual, maka SOP memuat penjelasan bagaimana membaca dan menggunakannya. Isi dari bagian ini antara lain mencangkup:

1) Ruang lingkup, menjelaskan tujuan prosedur dibuat dan kebutuhan organisasi.

2) Ringkasan, memuat ringkasan singkat mengenai prosedur yang dibuat.

e. Bagian Identitas

Bagian identitas dari unsur prosedur dalam SOP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Logo instansi dan nomenklatur unit kerja pembuat.

2) Nomor SOP, diisi nomor prosedur yang di-SOP-kan Puskesmas (No Komponen, Unit Kerja, Bagian, Nomor SOP)

3) Tanggal Pembuatan, diisi tanggal selesai dibuatnya SOP Puskesmas.

4) Tanggal Pengesahan, diisi tanggal pengesahan SOP oleh Pejabat yang berwenang di Puskesmas, dan tanggal mulai diberlakukan SOP.

5) Tanggal Revisi, diisi tanggal SOP Puskesmas direvisi atau tanggal rencana diperiksa kembali SOP yang bersangkutan.

6) Pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja. Item pengesahan berisi jabatan yang berkompeten untuk mengesahkan SOP.

7) Judul/Nama SOP, sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.

8) Dasar Hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar prosedur yang dibuat menjadi SOP.

9) Kualifikasi Pelaksana, diisi memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan. SOP Administrasi dilakukan oleh lebih dari satu pelaksana, oleh sebab itu maka kualifikasi yang dimaksud adalah berupa kompetensi (keahlian dan ketrampilan) bersifat umum untuk semua pelaksana dan bukan bersifat individu, yang diperlukan untuk dapat melaksanakan SOP ini secara optimal.

10) Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan (SOP lain yang terkait secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut).

11) Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai daftar peralatan utama (pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara langsung dengan prosedur yang di-SOP-kan.

12) Peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, serta berbagai dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya bila diperlukan. Umumnya menggunakan kata peringatan, yaitu jika/apabila-maka (if-then) atau batas waktu (dead line) kegiatan harus sudah dilaksanakan.

13) Pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai puskesmas yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan. Pendataan dan pencatatan akan menjadi dokumen yang memberikan informasi penting mengenai “apakah prosedur telah dijalankan dengan benar”.

f. Bagian Flowchart

Bagian flowchart merupakan uraian mengenai langkah-langkah kegiatan/Prosedur secara berurutan dan sistematis dari prosedur yang distandarkan, yang berisi:

1) Nomor, diisi nomor urut.

2) Uraian Prosedur, diisi tahapan kegiatan yang merupakan urutan logis suatu proses kegiatan yang mana dimulai dari kegiatan dilakukan sampai dengan kegiatan selesai. Biasanya menggunakan kalimat aktif dengan awalan me-.

3) Pelaksana, merupakan pelaksana kegiatan. Simbol-simbol diagram alur sesuai dengan proses yang dilakukan. Keterangan simbol sebagaimana ditentukan pada daftar simbol. Pelaksana diisi dengan nama-nama jabatan (Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Struktural) yang ada di unit kerja yang bersangkutan yang melakukan proses kegiatan. Urutan penulisan jabatan dimulai dari jabatan yang terlebih dahulu melakukan tahap kegiatan. Jika dalam SOP tersebut terkait dengan unit lain, maka jabatan unit kerja lain diletakkan setelah kolom jabatan di unit kerja yang bersangkutan.

4) Mutu Baku, beirisi persyaratan dan kelengkapan, waktu, output dan keterangan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, maka setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku tertentu, seperti : waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang diperlukan (standard input) dan outputnya. Mutu baku ini akan menjadi alat kendali mutu sehingga produk akhirnya (end product) dari sebuah proses telah memenuhi kualitas yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan. Untuk memudahkan dalam pendokumentasian dan implementasi, sebaiknya SOP memiliki kesamaan dalam unsur prosedur meskipun muatan dari unsur tersebut akan berbeda sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Norma waktu bias dalam hitungan menit, jam, hari.

g. Format SOP

Format SOP Puskesmas yang dipersyaratkan dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi memiliki format yang telah distandarkan. Adapun format SOP Puskesmas yang dipergunakan dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Format Diagram Alir Bercabang (Branching Flowcharts)

Format yang dipergunakan dalam SOP adalah format diagram alir bercabang (branching flowcharts) dan tidak ada format lainnya yang dipakai. Hal ini diasumsikan bahwa prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk di dalamnya Puskesmas memuat kegiatan yang banyak (lebih dari sepuluh) dan memerlukan pengambilan keputusan yang banyak. Oleh sebab itu untuk menyamakan format maka seluruh prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan dibuat dalam bentuk diagram alir bercabang (branching flowcharts) termasuk juga prosedur yang singkat (sedikit, kurang dari sepuluh) dengan/atau tanpa pengambilan keputusan.

2. Menggunakan hanya Lima Simbol Flowcharts

Simbol yang digunakan dalam SOP AP hanya terdiri dari 5 (lima) simbol, yaitu: 4 (empat) simbol dasar flowcharts (Basic Symbol of Flowcharts) dan 1 (satu) simbol penghubung ganti halaman (Off-Page Conector). Kelima simbol yang dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Simbol Kapsul/Terminator ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;

b. Simbol Kotak/Process ( ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

c. Simbol Belah Ketupat/Decision ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

d. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( ) untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);

e. Simbol Segilima/Off-Page Connector ( ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Dasar penggunaan 5 (lima) simbol dalam penyusunan SOP Puskesmas adalah:

a. SOP mendeskripsikan prosedur administratif, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu pelaksana (jabatan) dan prosedur yang bersifat teknis yang detail baik yang menyangkut urusan administrasi maupun urusan teknis;

b. Hanya ada dua alternatif sifat kegiatan administrasi pemerintahan yaitu kegiatan eksekusi (process) dan pengambilan keputusan (decision);

c. Simbol lain tidak dipergunakan disebabkan karena prosedur yang dideskripsikan bersifat umum tidak rinci dan tidak bersifat teknis disamping itu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan sudah langsung operasional tidak bersifat teknikal (technical procedures) yang berlaku pada peralatan (mesin);

d. Penulisan kegiatan dalam prosedur bersifat aktif (menggunakan kata kerja tanpa subyek) dengan demikian banyak simbol yang tidak dipergunakan, seperti: simbol pendokumentasian, simbol persiapan, simbol penundaan, dan simbol lain yang sejenis;

e. Penyusunan SOP Puskesmas ini hanya memberlakukan penulisan flowcharts secara horizontal, artinya bahwa branching flowcharts dituliskan secara vertikal sehingga hanya mengenal penyambungan simbol yang menghubungkan antar halaman (simbol segilima/off-page connector) dan tidak mengenal simbol lingkaran kecil penghubung dalam satu halaman.

3. Pelaksana dipisahkan dari kegiatan

Penulisan pelaksana dalam SOP ini dipisahkan dari kegiatan. Oleh karena itu untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dan tumpang-tindih (overlapping) yang tidak efisien maka penulisan kegiatan tidak disertai dengan pelaksana kegiatan (aktor) dan dipisahkan dalam kolom pelaksana tersendiri. Dengan demikian penulisan kegiatan menggunakan kata kerja aktif yang diikuti dengan obyek dan keterangan seperti: menulis laporan; mendokumentasikan surat pengaduan; mengumpulkan bahan rapat; mengirim surat undangan kepada peserta; meneliti berkas, menandatangani draft surat net, mengarsipkan dokumen. Penulisan pelaksana tidak diurutkan secara hierarki tetapi didasarkan pada sekuen kegiatan sehingga kegiatan selalu dimulai dari sisi kiri dan tidak ada kegiatan yang dimulai dari tengah maupun sisi kanan dari matriks flowcharts.

h. Penomoran SOP

Penomoran SOP dengan urutan sebagai berikut.

1. Kode Dokumen SOP yaitu : SOP

2. Singkatan/Akronim unit kerja.

3. Nomor urut dokumen.

4. Tahun Penetapan.

Contoh :

1) SOP/PKM-BATANG TARANG/………./2017

KEPALA PUSKESMAS BATANG TARANG,

Nama Pemegang wewenang

NIP:

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BATANG TARANG	Nomor SOP	SOP/PKM-Batang Tarang/…… /2017
	Tanggal Pembuatan
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan
	Disahkan oleh
	Nama SOP	Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang – undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/MENKES/SK/X/2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;	1. Kepala Puskesmas 2. Penanggung Jawab Program 3. Pelaksana Program
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Lokakarya mini Bulanan Puskesmas Batang Tarang	1. ATK 2. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan Puskesmas dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 2. Data Cakupan Program

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
No	Kegiatan	Petugas	Penanggung Jawab Program	Kepala Puskesmas Batang Tarang	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Pelaksana program / pelayanan melakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati						Buku pencatatan harian
2.	Pelaksana program / pelayanan membuat laporan atas pekerjaan kegiatan yang telah di laksanakan				Catatan Harian pelaksanaan kegiatan	10 menit	Laporan bulanan hasil kegiatan
3.	Pelaksana program / pelayanan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada penanggung jawab program				Laporan bulanan hasil kegiatan	15 menit	Laporan diterima penanggung jawab program
4.	Penanggung Jawab memeriksa laporan capaian kegiatan program				Laporan bulanan hasil kegiatan	15 menit	Laporan sudah di analisa
5.	Penanggung jawab menyampaikan laporan kegiatan yang sudah diperiksa kepada Kepala Puskesmas Batang Tarang				Laporan hasil kegiatan yang sudah di analisa	15 menit	Laporan diterima Kepala Puskesmas Batang Tarang
6.	Kepala Puskesmas Batang Tarang memeriksa hasil capaian kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan					15 menit	Laporan yang sudah di monitoring
7.	Kepala Puskesmas memberikan arahan kepada Penanggung jawab program dan pelaksana program
8.	Kepala Puskesmas membuat rencana tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi laporan kegiatan						Rencana tindak lanjut

Plt. KEPALA PUSKESMAS BATANG TARANG

ALBINA, SKM

NIP. 19760705 199803 2 004

Lampiran Keputusan Kepala Puskesmas tentang tata naskah dinas Puskesmas Batang Tarang merupakan acuan bagi Puskesmas Batang Tarang dalam menyusun petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas sesuai dengan keperluan yang ada di puskesmas Batang Tarang.

Ditetapkan : Batang Tarang

Pada Tanggal : Oktober 2016

Plt. Kepala Puskesmas Batang Tarang

ALBINA,SKM

Penata

NIP.19760705 199803 2 004

DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS

AKREDITASI FKTP

1252 SK TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PUSKESMAS

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BATANG TARANG

Jalan Oevang Oeray No.33 Telp. (0563)28831 Kecamatan Tayan Hulu 78562

No comments:

Post a Comment